PRESS RELEASE ; BADKO HMI ACEH MINTA PENGESAHAN APBA 2008 DIPERCEPAT

Banda Aceh 14 Maret 2008;

Menyikapi surat teguran kedua Depertemen keungan RI kepada Gubernur Aceh, prihal peringatan kepada Gubernur Aceh untuk segera menyampaikan dokumen APBA 2008 kepada pemerintah pusat agar tidak kena sangsi pengurangan anggaran sesuai dengan UU No 33 tahun 2004 pasal 102 berkenaan tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Lambannya penyelesaian rincian kegiatan Anggaran (RKA) serta molornya pembahasan RAPBA 2008 oleh DPRA, maka kami Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Aceh menyampaikan beberapa sikap dan masukan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA sebagai berikut :

1. Menyesalkan keterlambatan pengesahan APBA 2008 apapun alasan penyebab keterlambatan pengesahan, karena menjelang akhir 2007 lalu pemerintah aceh dan DPRA sudah menyampaikan komitmen dan sudah bekerja untuk menyelesaikan RAPBA secepat mungkin agar tidak terjadi keterlambatan seperti pada tahun 2007 lalu.
2. Keterlambatan pengesahan APBA sangat merugikan masyarakat Aceh, karena Aceh sedang berada pada kondisi damai setelah puluhan tahun didera konflik sehingga aceh tidak bisa membangun dengan alasan konflik. Keterlambatan pengesahan APBA akan berdampak kepada lemahnya realisasi proyek pembangunan serta rendahnya mutu disebabkan batas waktu yang sangat sempit untuk mengerjakan proyek seperti yang terjadi di tahun 2007 daya serap anggaran dan realisasi pembangunan sangat lemah..
3. Meminta kepada DPRA untuk mempercepat sidang pembahasan RAPBA tanpa mengesampingkan aspek ketelitian dalam menilai rincian kegiatan anggaran yang di ajukan Eksekutif , agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu janji pemerintah, terutama masayarakat yang berada didaerah terpencil dan terisolir.
4. Kepada Pemerintah Aceh dan DPRA kami berharap agar surat teguran Depkeu yang kedua kalinya ini bukan hanya sebagai teguran dari pemerintah pusat, akan tetapi ini juga teguran rakyat yang perlu disikapi dengan arif dan cerdas, sebelum rakyat menyampaikan teguran dengan aksi dan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan.

Demikian beberapa butir pokok pikiran kami dari BADKO HMI Aceh, semoga semua pihak bisa menyikapi dengan arif dan cerdas demi membangun kedilan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh.