BIREUEN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bireuen mengkritisi dua tahun kepemimpinan Bupati Bireuen Nurdin Abdul Rahman dan Wakil Bupati Busmadar Ismail yang dilantik 25 Juli 2007 lalu. Menurut M Rizal M Nur selaku Ketua HMI Cabang Bireuen dalam siaran persnya yang diterima Serambi, Jumat (24/7), selama dua tahun kepemimpinan Nurdin-Busmadar, kedua petinggi Bireuen itu belum bisa berbuat banyak. Pembangunan pun belum dirasakan oleh masyarakat banyak.
“Tahun pertama melakukan beberapa kali mutasi, memasuki tahun kedua, Bupati Nurdin sering ke luar daerah, namun belum jelas output dan kontribusinya bagi kemajuan Bireuen,” tulis Rizal dan M Zoebir, pengurus teras HMI Bireuen, dalam press release mereka. Seringnya pejabat nomor satu Bireuen itu ke luar daerah atau tidak berada di tempat, menurut M Rizal cs, memberi kemungkinan bagi para bawahan berpeluang melakukan kebijakan di luar kontrol atasan.
Berdasarkan amatan HMI Cabang Bireuen, kinerja pemkab setempat selama dua tahun dianggap bermasalah dalam mengelola keuangan daerah. “Pemkab Bireuen telah mengecewakan masyarakat karena roda pemerintahan dipenuhi berbagai ketidakseimbangan, sehingga kesejahteraan masyarakat terabaikan,” tulis mereka. APBD Bireuen sejak tahun 2008-2009, dinilai HMI, tidak mengarah kepada pembangunan kesejahteraan rakyat, tapi lebih banyak kepada kepentingan aparatur dan belanja mobiler. Hal itu belum mencerminkan pemihakan kepada kepentingan rakyat kecil.
Belum jelas
Hasil diskusi, monitoring, evaluasi, dan refleksi yang dilakukan HMI Cabang Bireuen menunjukkan kepemimpinan Bireuen selama dua tahun belum jelas hasil kinerjanya. Berdasarkan monitoring dan evaluasi HMI Cabang Bireuen, kata petinggi HMI itu, kebijakan kepala daerah Bireuen itu belum berpihak kepada rakyat, menyetujui dem mobil, dan perencanaan pembangunan masih sebatas wacana tanpa action., Mesin biodiesel malah akan menjadi besi tua dan banyak hal lainnya yang belum berjalan.
Kinerja pemerintahan Bireuen selama dua tahun ini mereka anggap telah gagal dalam mengelola keuangan daerah. “Telah mengecewakan masyarakat Bireuen, karena roda pemerintahan dipenuhi ketidakseimbangan, sehingga kesejahteraan masyarakat terabaikan,” kata siaran pers itu. Kegagalan yang dilakukan dua tahun harus segera diubah. “Bupati diminta jangan menutup mata terhadap kritikan dan saran yang bertujuan membangun daerah,” timpal mereka.
Berangkat dari kondisi yang ada, HMI Cabang Bireuen mendesak kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen harus lebih berkualitas, mengambil kebijakan yang tepat dan efektif. Alokasi APBD Bireuen pada tahun mendatang, diharapkan aktivis HMI, agar berpihak kepada rakyat kecil. HMI juga menyarankan kepala daerah melakukan upaya industrialisasi di bidang pertanian secara besar-besaran. Pemkab Bireuen juga diminta memiliki strategi dan formulasi yang jelas dan terukur terhadap perubahan sosial budaya dengan harapan Bireuen semakin maju dan membaik di masa mendatang. (yus)
Sumber : Harian Serambi Indonesia, 26 July 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kirimkan Komentar, kesan dan pesan anda untuk memjadi bahan agar situs ini makin baik kedepan...